Takalar,15menit.com – Harapan besar kini disandarkan para nelayan patorani kepada Mohammad Firdaus Daeng Manye agar aktivitas melaut mereka bisa berjalan lebih aman, tenang, dan memiliki kepastian hukum. Aspirasi itu disampaikan langsung saat rombongan pengusaha nelayan patorani bertemu Bupati Takalar di ruang kerjanya, Kamis (21/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung penuh keakraban tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan para pelaku usaha nelayan tradisional yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Takalar.
Rombongan nelayan dipimpin Haji Sewang bersama Daeng Sese, Daeng Ngempo, dan Daeng Sitaba. Mereka menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan patorani, khususnya terkait perizinan penangkapan ikan torani di luar wilayah Sulawesi.
Selama ini, nelayan patorani Takalar disebut kerap menghadapi kendala administrasi dan regulasi saat melakukan aktivitas penangkapan di sejumlah wilayah perairan luar daerah. Kondisi tersebut membuat para nelayan berharap adanya perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat membantu memfasilitasi izin penangkapan ikan torani di luar Sulawesi agar nelayan bisa bekerja dengan tenang dan tetap sesuai aturan,” ujar Haji Sewang.
Mendengar langsung keluhan tersebut, Daeng Manye menunjukkan respon cepat. Di hadapan para nelayan, ia langsung melakukan komunikasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia di Jakarta sebagai langkah awal memperjuangkan kebutuhan para nelayan patorani Takalar.
Langkah cepat itu pun disambut penuh harapan oleh para nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari usaha penangkapan ikan torani.
Daeng Manye menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus hadir memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk nelayan tradisional yang memiliki peran besar dalam menggerakkan ekonomi pesisir.
“Kami ingin nelayan Takalar mendapatkan kepastian dan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya, tentu tetap sesuai aturan yang berlaku,” kata Daeng Manye.
Menurutnya, sektor kelautan dan perikanan merupakan kekuatan penting daerah yang harus dijaga keberlanjutannya. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah pusat akan terus dilakukan agar nelayan memperoleh solusi terbaik atas berbagai kendala yang dihadapi.
Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya perlindungan usaha nelayan tradisional di tengah dinamika regulasi sektor perikanan nasional.
Suasana dialog yang berlangsung hangat itu memperlihatkan adanya sinergi dan kepedulian pemerintah daerah terhadap nasib nelayan patorani Takalar.
Di akhir pertemuan, pemerintah daerah dan para nelayan sepakat untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi demi memperjuangkan masa depan nelayan patorani agar semakin maju, kuat, dan sejahtera.
(Difkah)
