TAKALAR,15menit.com – Sorotan publik terhadap anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar tahun 2025 kian meluas.
Setelah sebelumnya belanja perjalanan dinas dan bimbingan teknis (bimtek) disorot, kini giliran anggaran makanan dan minuman rapat yang menjadi perhatian.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), paket dengan kode 58730545 tercatat memiliki total pagu anggaran mencapai Rp1.443.750.000 atau sekitar Rp1,4 miliar.
Anggaran tersebut terbagi dalam dua sumber dana APBD, masing-masing sebesar Rp918,7 juta dan Rp525 juta, yang seluruhnya dialokasikan untuk kebutuhan makanan rapat dan kudapan rapat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar.
Nilai Fantastis untuk Konsumsi Rapat
Dengan volume pekerjaan hanya 1 paket, nilai anggaran yang mencapai miliaran rupiah memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Apalagi, pelaksanaan kegiatan ini direncanakan berlangsung cukup panjang, mulai Maret hingga Desember 2025, dengan metode pengadaan melalui e-purchasing atau katalog elektronik.
Meski tercantum penggunaan produk dalam negeri dan melibatkan usaha kecil, namun tidak ada indikator pengadaan berkelanjutan (SPP) baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan.
Publik Pertanyakan Efisiensi
Besarnya anggaran konsumsi rapat ini memicu diskusi publik terkait efisiensi belanja daerah. Sejumlah pihak mulai mempertanyakan:
Seberapa sering rapat dilaksanakan hingga membutuhkan anggaran Rp1,4 miliar?
Berapa jumlah peserta rapat yang terlibat?
Bagaimana standar harga konsumsi yang digunakan?
Pertanyaan ini dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran benar-benar proporsional dan tidak berlebihan.
Bandingkan dengan Kebutuhan Masyarakat
Sorotan juga muncul karena anggaran konsumsi dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan sektor lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Kondisi ini memunculkan persepsi publik bahwa belanja penunjang internal justru lebih dominan dibanding program yang berdampak langsung bagi warga.
Desakan APH dan Audit Menguat
Dengan semakin banyaknya paket anggaran bernilai besar yang terungkap, desakan kepada aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan penelusuran pun semakin menguat.
Publik berharap adanya audit menyeluruh terhadap:
Struktur perencanaan anggaran
Standar harga satuan
Hingga realisasi penggunaan di lapangan
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan tidak terjadi pemborosan atau potensi penyimpangan dalam penggunaan APBD.
Transparansi Jadi Ujian
Hingga saat ini, publik menunggu penjelasan resmi dari pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar terkait rincian kebutuhan dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut.
Transparansi dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
(Redaksi)
