TAKALAR,15menit.com – Sorotan terhadap penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar tahun 2025 mulai mencuat.
Sejumlah paket kegiatan, baik kategori penyedia maupun swakelola, dinilai memiliki nilai fantastis dan perlu ditelisik lebih jauh oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pada kategori penyedia, terdapat paket Belanja Makanan dan Minuman Rapat dengan total pagu mencapai sekitar Rp1,44 miliar.
Selain itu, paket Belanja Bimbingan Teknis Anggota DPRD juga tercatat menelan anggaran sebesar Rp777 juta.
Tak hanya itu, pada kategori swakelola, anggaran yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan juga cukup besar.
Salah satu yang mencolok adalah paket Belanja Perjalanan Dinas Biasa dengan nilai mencapai Rp415 juta hingga Rp1,27 miliar pada paket lainnya.
Bahkan, dalam rincian kegiatan yang lebih luas, terdapat paket perjalanan dinas dengan nilai fantastis hingga sekitar Rp4,34 miliar.
Anggaran ini mencakup berbagai komponen seperti tiket pesawat kelas ekonomi dan bisnis, penginapan di luar daerah termasuk DKI Jakarta, hingga uang harian dan representasi perjalanan dinas.
Selain perjalanan dinas luar daerah, anggaran perjalanan dinas dalam kota juga tidak kalah besar, yakni mencapai sekitar Rp595 juta.
Selain itu , jadi sorotan anggaran Lembur yang mencapai Ratusan juta
Jika ditotal dari beberapa paket yang tercantum, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPRD Takalar tahun 2025 mencapai angka miliaran rupiah dan tersebar dalam berbagai kode rekening.
Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas, urgensi, serta transparansi penggunaannya. Terlebih, sebagian besar kegiatan didominasi oleh belanja perjalanan dinas dan kegiatan penunjang lainnya.
Pengamat menilai, kondisi ini wajar menjadi perhatian, mengingat anggaran bersumber dari APBD yang seharusnya digunakan secara efisien dan tepat sasaran.
“Perlu ada transparansi detail terkait output kegiatan. Jangan sampai anggaran besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan masyarakat,” ujar salah satu Aktivis Takalar di dalah satu Warkop Talisea (02/04
Sejumlah kalangan pun mendorong agar aparat penegak hukum (APH) segera melakukan penelusuran terhadap struktur dan realisasi anggaran tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan tidak adanya potensi penyimpangan, mark-up, ataupun penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan.
Selain itu, audit menyeluruh juga dianggap perlu guna memastikan setiap item belanja benar-benar memiliki dasar kebutuhan yang jelas serta sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi terkait rincian penggunaan anggaran tersebut, termasuk capaian kinerja dari setiap kegiatan yang telah direncanakan.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
(Red)
