MAKASSAR,15menit.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi pada pelayanan publik bidang pertanahan di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya di Ruang Pola, Jalan Urip Sumoharjo No.269, Makassar.
Rakor ini mengusung tema “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan.”
Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, turut hadir langsung dalam kegiatan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Daerah Takalar Muhammad Hasbi serta Kepala Inspektorat Takalar Muhammad Rusli.
Dalam kegiatan itu, Daeng Manye tampak mengenakan batik corak krem dengan kombinasi motif cokelat.
Rakor ini juga dihadiri para kepala daerah se-Sulawesi Selatan, jajaran pemerintah pusat, serta aparat penegak hukum.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran KPK dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya di sektor pertanahan.
“Saya tahu teman-teman butuh kepastian hukum dan perlindungan. KPK di bagian pencegahan akan memberikan pendampingan yang kuat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sektor pertanahan dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Menurutnya, terdapat sembilan program pengendalian pertanahan yang sangat strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
“Ini strategis untuk bagaimana 70 persen tanah bisa menjadi ladang pendapatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kebijakan pajak yang berkeadilan melalui mekanisme subsidi silang.
“Kelompok kecil bisa dibebaskan, tapi kelompok besar perlu diupdate pajaknya dan retribusinya,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur juga menyinggung masih banyaknya bangunan yang belum terdata secara optimal, terutama di kawasan strategis.
Ia bahkan menyoroti adanya bangunan yang berdiri di atas fasilitas umum seperti saluran air, yang dinilai perlu penertiban dan pendataan lebih lanjut.
(Difkah)
