TAKALAR,15menit.com — Isu dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di SPBU Palleko, Kabupaten Takalar, mendadak viral di media sosial dan memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Berbagai unggahan yang beredar menimbulkan spekulasi publik terkait dugaan penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai prosedur. Namun, pihak SPBU Palleko dengan tegas membantah tudingan tersebut.
Pengelola SPBU memastikan bahwa seluruh proses distribusi solar telah berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Mereka juga menyayangkan beredarnya informasi yang dinilai belum tentu kebenarannya.
“Penyaluran BBM, khususnya solar, telah kami lakukan sesuai prosedur. Pengawasan juga dilakukan secara ketat, baik dari internal maupun instansi terkait,” ujar pihak SPBU.
Untuk memastikan kebenaran di lapangan, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi turut melakukan investigasi menyeluruh.
Sales Branch Manager (SBM) Sulsel II Fuel, Muhammad Ridho Hasbullah, memimpin langsung pengecekan teknis di SPBU Palleko.
Berdasarkan hasil pemeriksaan data digital dan fisik, operasional penyaluran solar di lokasi tersebut dinyatakan berjalan sesuai koridor aturan.
“Tim kami bergerak cepat melakukan verifikasi terhadap setiap transaksi. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa pengisian solar merupakan penyaluran resmi untuk konsumen sektor pertanian, dilengkapi surat rekomendasi pemerintah daerah serta QR Code terintegrasi,” jelas Ridho, Kamis (2/3/2026).
Ia menambahkan, sistem digital yang diterapkan memungkinkan pemantauan distribusi BBM secara real-time.
“Setiap liter solar yang disalurkan tercatat secara sistematis dan diperuntukkan bagi pihak yang berhak, dalam hal ini petani dengan mandat resmi,” tambahnya.
Sementara itu, Area Manager Communication, Relation, & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan komitmen perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas distribusi energi bersubsidi.
“Fokus utama kami adalah memastikan BBM subsidi tepat sasaran. Pengawasan dilakukan secara ketat melalui sistem digitalisasi SPBU yang terintegrasi secara nasional,” ujarnya.
Meski klarifikasi telah disampaikan, polemik ini masih menjadi perhatian publik. Sejumlah warga berharap pihak berwenang tetap melakukan pengecekan langsung guna memastikan kondisi di lapangan.
Transparansi dinilai penting untuk meredam keresahan masyarakat serta mencegah kesalahpahaman berkepanjangan.
Masyarakat pun diimbau untuk lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan menunggu hasil resmi dari pihak berwenang sebelum menarik kesimpulan.
(Difkah)
