Di bawah kepemimpinan Bupati Mohammad Firdaus Daeng Manye, Kabupaten Takalar kembali berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menegaskan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
15menit.com – Kabupaten Takalar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah kepemimpinan Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar pengelolaan keuangan negara.
Penyerahan hasil pemeriksaan dan opini BPK dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Jumat 05 juni 2026
Pada kesempatan tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar serta Ketua DPRD Kabupaten Takalar.
Ketiganya mengikuti prosesi penyerahan sekaligus penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan BPK sebagai simbol sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Raihan opini WTP ini menjadi capaian penting bagi Pemerintah Kabupaten Takalar dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Opini tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari komitmen kuat Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye yang terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sejak awal kepemimpinannya, Daeng Manye menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penyerahan sekaligus penandatanganan dokumen hasil pemeriksaan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Takalar untuk terus mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Raihan opini WTP ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD dalam mengawal pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Aparatur Sipil Negara (ASN), serta seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Opini WTP bukan hanya sebuah penghargaan, tetapi amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kinerja, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Daeng Manye.
Menurutnya, opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Takalar.
Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar optimistis dapat semakin memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Pemerintah Kabupaten Takalar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah, DPRD Kabupaten Takalar, serta seluruh elemen masyarakat yang telah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.
Sinergi dan kolaborasi yang terbangun selama ini diharapkan dapat terus dipertahankan guna mewujudkan Takalar yang lebih maju, unggul, dan berdaya saing.
Keberhasilan kembali meraih Opini WTP menjadi bukti bahwa Kabupaten Takalar terus bergerak ke arah yang lebih baik, tidak hanya dalam aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, terpercaya, dan mampu menjawab harapan masyarakat.
Dengan raihan tersebut, Pemerintah Kabupaten Takalar berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat menuju Takalar Maju dan Berdaya Saing.
(Difkah)
